Menelisik Kartu Papua Sehat: Ada OAP yang tidak pernah memiliki Kartu Papua Sehat (3/5)

Kartu Papua Sehat
Etina Munikma (45) warga Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. – Jubi/Alexander Loen

Beberapa OAP yang sedang berobat di rumah sakit mengaku tidak pernah mendapatkan Kartu Papua Sehat. Mereka mengandalkan kartu JKN-KIS. Jubi dan Project Multatuli membuat kolaborasi peliputan untuk menyelisik Program Kartu Papua sehat yang terancam hilang, berikut berbagai masalah Orang Asli Papua dalam mengakses jaminan kesehatan tersebut. Tulisan ini merupakan bagian ketiga dari lima laporan kolaborasi peliputan tersebut.

Perempuan itu duduk di bawah rindang pohon kamboja di dekat ruang tunggu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dok II Jayapura, Papua. Kepalanya dilindungi topi hitam dan sweater warna oranye melingkari setengah pundaknya. Wajahnya terlihat kebingungan saat menunggu dokter.

Perempuan itu, Etina Munikma (45). Ia warga Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, namun kini menetap di Sentani, Kabupaten Jayapura. Ia datang ke RSUD Dok II Jayapura untuk memeriksakan luka bekas operasi kanker payudara yang dideritanya sejak awal Februari 2023.

Ia mengaku khawatir dan takut selama menjalani pengobatan rawat jalan pasca operasi, sebab tidak semua biaya pengobatan ditanggung BPJS Kesehatan yang ia gunakan.

“Saya tidak punya KPS. Dulu waktu suami saya masih mengajar di SMP Sentani, saya hanya memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang sekarang diganti BPJS. Saya selama ini tidak tahu kalau kami orang Papua ada dijamin KPS,” katanya dengan nada pelan.

Ia menceritakan sewaktu menjalani operasi kanker payudara pada awal Februari 2023 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Marthen Indey Jayapura atas rujukan RSUD Jayapura, ia harus membayar biaya laboratorium sebesar Rp3,6 juta secara mandiri. Begitu juga dengan beberapa obat yang tidak tersedia di rumah sakit.

“Saya sekarang jadwal kontrol dan mau kemoterapi di RSUD Jayapura, tapi saya takut apakah nanti semua biayanya ditanggung rumah sakit (BPJS) atau harus bayar sendiri. Ini yang saya belum tahu, karena ini baru pertama kali,” katanya.

Munikma menjelaskan luka bekas operasinya belum pernah dibersihkan, karena ia selalu kesulitan untuk bertemu dengan dokter. Tak jarang ia kehabisan obat dan perban luka. Ia datang sesuai jadwal kontrol yang dianjurkan dokter di RSPAD Marthen Indey, yakni Selasa, Kamis, dan Jumat. Kamis dan Jumat ke RSPAD, sedangkan Selasa menemui dokter di RSUD Dok II.

“Luka ini sudah infeksi ada nanah, kalau ada uang saya bisa beli sendiri perban untuk mengganti, tapi kalau tidak ada terpaksa tunggu sampai ketemu dokter dulu baru diganti. Apalagi obat yang saya konsumsi bisa didapat harus ada resep dokter. Itupun kalau dokter ada,” katanya.

Kartu Papua Sehat
12 Poin Layanan Kartu Papua Sehat. – Jubi/Leon

Meski dalam keadaan sakit, Etina Munikma mengaku pernah tidak datang ke rumah sakit karena tidak memiliki uang. Mengingat biaya transportasi bolak-balik Jayapura-Sentani ditambah biaya makan dan minum minimal harus ada di kantong Rp100 ribu.

“Makanya terkadang saya yang mengganti perban luka sendiri di rumah. Ini saja sa rasa nyeri skali kah, tapi mau bagaimana lagi,” ujarnya.

Bukan hanya Munikma yang tidak pernah menikmati Kartu Papua Sehat, tetapi juga Orpa Himak. Warga Kampung Welarek, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan itu mengaku sama sekali tidak pernah melihat, bahkan memiliki lembaran Kartu Papua Sehat. “Saya tidak pernah dapat Kartu Papua Sehat,” ujarnya.

Himak ditemui ketika berobat di RSUD Dok II Jayapura. Ia mengatakan sejak awal sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dan sama sekali tidak dipungut biaya ketika berobat dan melahirkan anak ke delapan di RSUD Dok II Jayapura.

“Saya yang datang sendiri berobat ke RSUD Dok II setelah mendapat surat rujukan dari puskesmas dan dilayani dengan sangat baik dan gratis karena memiliki kartu BPJS,” katanya.

Amira Radongkir juga mengaku tidak pernah memiliki Kartu Papua Sehat, karena sejak awal ia sudah terdaftar sebagai peserta BPJS PBI, karena suaminya, Deky Kafiar (56), seorang guru.

“Dari awal saya menggunakan Askes (Asuransi Kesehatan) yang kemudian diganti menjadi JKN-KIS, dan seluruh biaya pengobatan di rumah sakit ditanggung, kecuali biaya transportasi,” katanya.

Ia menceritakan seluruh biaya pengobatan suaminya ditanggung BPJS Kesehatan. “Suami saya sakit ginjal dan saat ini sudah harus menjalani cuci darah (Hemodialisis) rutin,” katanya.

Eliezer Tabi adalah warga asal Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Ia telah dirujuk dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan untuk berobat ke Kota Jayapura dengan menggunakan BPJS Kesehatan.

“Semua biaya ditanggung Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, kecuali biaya transportasi dari Wamena menuju Jayapura, begitu juga jika ada obat yang tidak tersedia di rumah sakit, tetap harus membeli sendiri,” ujarnya. (*)

Komentar
banner 728x250