AlDP desak TPNPB bebaskan pilot Susi Air

Konflik Pilkada di Tanah Papua, Susi Air
Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua atau AlDP, Latifah Anum Siregar. - Tangkapan layar YouTube Uncen

Jayapura, Jubi –  Aliansi Demokrasi untuk Papua atau AlDP mendesak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB untuk membebaskan Philip Mark Mehrtens, pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru yang disandera TPNPB sejak 7 Februari 2023. Hal itu disampaikan Divisi Keadilan AlDP, Latifah Alhamid di Kota Jayapura, Papua, pada Sabtu (9/12/2023).

“Demi alasan kemanusiaan kita mendesak pilot dibebaskan dalam keadaan selamat,” ujarnya.

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang dipimpin Egianus Kogoya menyandera pilot pesawat Susi Air berkebangsaan Selandia Baru, Philip Mark Mahrtens di Kabupaten Nduga pada 7 Februari 2023. Penyanderaan itu terjadi setelah Philip Mark Mahrtens mendaratkan pesawat pilatus milik maskapai Susi Air di Lapangan Terbang Paro, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kelompok Egianus Kogoya juga membakar pesawat Susi Air itu. Sudah sebelas bulan Philip Mark Mahrtens disandera Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).

Latifah mengatakan penyanderaan terhadap Philip Mark Mehrtens menunjukkan hilangnya perlindungan dan jaminan keselamatan bagi pelayan publik di daerah pedalaman. Latifah mengatakan berlarutnya upaya pembebasan pilot menunjukkan kelemahan diplomasi dan upaya negara dalam membangun simpul komunikasi dengan masyarakat sipil.

“Kami berharap upaya pembebasan pilot tidak menimbulkan tragedi yang memilukan bagi masyarakat sipil dan juga pilot itu sendiri,” katanya.

Direktur AlDP, Latifah Anum Siregar mengatakan pemerintah belum cukup mendekati simpul-simpul yang ada di masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat dalam proses pembebasan pilot Susi Air

“Semua datang mau tunjuk diri mau bebaskan. Jadi mau buru-buru dengan punya pengetahuan/pengalaman mereka merasa itu cukup,” ujarnya.

Menurut Anum pilot Susi Air hanya dapat dibebaskan jika ada pelibatan tokoh agama dan tokoh adat di Kabupaten Nduga. Anum mengatakan pemerintah harus melihat konteks budaya yang ada di Papua.

“Mereka [pemerintah] tidak melihat dalam konteks budaya. Ada tokoh-tokoh di tempat itu sangat penting dan mereka tidak dilibatkan itu tidak menghargai mereka punya eksistensi [dan] tidak akan bisa. [pilot Susi Air] hanya bisa dilepas kalau mereka dilibatkan dengan cara dihargai,” katanya. (*)

Komentar
banner 728x250