AlDP: 44 warga sipil meninggal dunia karena konflik bersenjata di Tanah Papua

SKP Gereja Katolik se-Tanah Papua, Pengungsi Maybrat, Konflik Bersenjata
Sekretariat Keadilan dan Perdamaian atau SKP Gereja Katolik se-Tanah Papua saat mengunjungi pengungsi Maybrat di Kabupaten Sorong. - Dok. SKP Gereja Katolik se-Tanah Papua

Jayapura, Jubi – Aliansi Demokrasi untuk Papua atau AlDP mencatat 44 warga sipil meninggal dunia akibat konflik bersenjata antara TNI/Polri dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB yang terjadi di Tanah Papua dalam rentang waktu Januari – 9 Desember 2023. Konflik bersenjata pada kurun waktu yang sama juga mengakibatkan 22 anggota TNI, 5 anggota Polri,  dan 10 anggota TPNPB meninggal dunia.

Catatan itu disampaikan Divisi Keadilan AlDP, Latifah Alhamid di Kota Jayapura, Papua, pada Sabtu (9/12/2023). Hal itu disampaikan dalam rangkaian peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia pada 10 Desember 2023.

Alhamid  mengatakan sepanjang Januari – 9 Desember 2023 terdapat 56 aksi kekerasan dan konflik bersenjata antara TPNPB dan TNI/Polri. Selain menyebabkan 81 orang meninggal dunia, konflik bersenjata itu, berbagai aksi kekerasan juga menimbulkan korban luka dari pihak masyarakat sipil (37 orang), anggota TNI (4 orang), anggota Polri (22 anggota), dan anggota TPNPB (5 anggota).

“Korban kekerasan ini kami himpun dari berbagai media dan sumber,” ujarnya.

Alhamid mengatakan sebagian besar korban yang meninggal dunia ataupun terluka justru masyarakat sipil, karena konflik bersenjata antara TNI/Polri dan TPNPB cenderung dilakukan di ruang publik. Padahal ruang publik menjadi tempat masyarakat sipil beraktivitas sehari-hari dan mencari makan.

“Ruang publik ini digunakan pihak TPNPB dan TNI/Polri untuk berperang,” katanya.

Alhamid  mengatakan konflik bersenjata antara TNI/Polri dan TPNPB membuat warga sipil di Papua meninggalkan kampung halaman mereka. Menurutnya, para pengungsi itu belum mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius dari pemerintah.

“Mereka [masyarakat sipil menjadi] bagian dari kelompok yang tidak berdaya karena keterbatasan akses dan fasilitas untuk pemenuhan hak-hak dasar,” ujarnya.

Alhamid mengatakan pemerintah telah berulang kali menyampaikan perubahan strategi pendekatan keamanan untuk menangani konflik Papua, termasuk mengganti bahasa atau istilah untuk menyebut penanganan konflik Papua. Akan tetapi, dalam praktiknya masyarakat masih menjadi sasaran intimidasi dan represi secara berulang.

Alhamid menegaskan pemerintah gagal menghentikan kekerasan, karena pendekatan keamanan menjadi satu-satunya pilihan untuk mengatasi konflik di Papua.

Atas dasar itu,  AlDP mendesak TNI/Polri dan TPNPB menghentikan aksi kekerasan, karena telah mengorbankan masyarakat sipil. AlDP juga mendesak kebijakan keamanan dan penegakan hukum terhadap pelaku mengedepankan sikap yang profesional dan terukur, agar tidak menyebabkan masyarakat sipil makin terdesak, distigma atau menjadi korban. (*)

Komentar
banner 728x250