Opini  

Eksistensi manusia dan ekologi West Papua dalam perspektif filsuf Thomas Hobbes 

Pemandangan Danau Sentani
Pemandangan Danau Sentani di Kabupaten Jayapura, Papua. - Jubi/Engel Wally

Oleh: Lewi Pabika *

Dalam pandangan sosiologis manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial (homo socius). Sebagai makhluk sosial yang selalu ingin berinteraksi dengan sesama, manusia tidak dapat hidup tanpa manusia lainnya. Manusia membutuhkan manusia lain untuk melakukan interaksi, sosialisasi dan memenuhi kebutuhannya.

Konsep ini ditegaskan oleh Adam Smith (1723–1790), filsuf dan bapak ekonomi dari Skotlandia. Adam Smith menyebutnya homo homini socius (manusia adalah teman bagi sesamanya). Bahwa manusia butuh orang lain dalam hidupnya dan saling berinteraksi.

Adam Smith menekankan pentingnya memahami dan memaknai arti sejati dari manusia. Bahwasanya manusia mestinya dimengerti dalam kerangka berpikir humanistik, bahwa manusia pada esensinya seharkat, semartabat, sehakikat, dan senasib yang memungkinkan dirinya saling bergantung pada manusia lainnya.

Namun, dalam realita hidupnya, manusia tidak selalu menghidupkan unsur-unsur dasariah di atas dengan mengedepankan egonya untuk menguasai, menindas, dan bahkan menghilangkan martabat manusia lain, tanpa rasa humanis terhadap sesamanya. Thomas Hobbes (1588–1679 M) dalam bukunya Leviathan mengatakan, homo homini lupus (manusia adalah serigala bagi manusia lainnya). Hobbes beranggapan bahwa manusia secara alami memiliki ego dan berusaha mendominasi atau menguasai orang lain.

Pola pemikiran Hobbesian itu semakin merangsang upaya refleksi filosofis lainnya. Secara eksistensial pemakaian dan pemaknaan Homo Homini Lupus itu, mulai diterjemahkan secara baru, sesuai konteks pemahaman masing-masing komunitas yang menggunakannya. Misalnya, Paul Sartre berkata, “Orang lain adalah sebab kejatuhanku”, bahkan lebih jauh ia menegaskan, “orang lain adalah neraka”.

Terjemahan yang sama pula oleh penulis terkait ungkapan Hobbes tersebut dalam teks dan konteks di Papua, yaitu Indonesia adalah serigala bagi manusia dan alam di West Papua. Jadi, sejatinya penulis sangat mendukung pemikiran Hobbes untuk berupaya mengkontekstualisasikannya dalam kehidupan manusia West Papua dalam bingkai NKRI.

Homo Homini Lupus 

Thomas Hobbes mengatakan, homo homini lupus est (manusia adalah serigala bagi manusia lainnya). Hobbes menggambarkan pribadi manusia dengan ‘seekor’ hewan (serigala). Tentu Hobbes tidak hendak menyamakan pribadi manusia secara utuh dengan binatang. Hobbes hendak menggambarkan perilaku manusia yang acap kali tidak sama sekali menggambarkan manusia sebagai homo socius–sebagai sesama manusia yang sehakikat dan semartabat.

Manusia pada dasarnya berbeda dengan hewan. Manusia dianugerahi akal budi dan hati nurani, sedangkan binatang hidup dan menjalani kehidupannya dengan insting atau naluri saja.

Kita tahu bahwa serigala merupakan salah satu binatang buas yang menjalani kehidupannya dengan naluri saja, dan tidak memiliki hati nurani dan akal budi dalam bertindak dan berperilaku. Dalam hal ini teranglah bahwa yang digambarkan Hobbes, homo homini lupus est, merupakan kata yang digunakan untuk merujuk pada situasi, di mana, seseorang berperilaku serupa dengan serigala.

Sifat dan perilaku serigala melambangkan sifat dan perilaku manusia. Sifat predator yang kejam itu serupa dengan manusia. Artinya, bahwa kemampuan membuat strategi berburu di alam liar yang hebat mulai nampak dalam sikap dan perilaku manusia dalam dunia dewasa ini. Meski akan berlawanan dengan sifat dasar manusia sebagai makhluk homo socius. Tanpa ada kesadaran toh manusia dalam tindakan dan perbuatan hendak menampilkan sifat-sifat asli serigala. Maka, hal tersebut memberi kesan kepada manusia adalah homo homini lupus est.

Indonesia adalah serigala bagi manusia dan alam di West Papua 

Sejatinya orang Papua memiliki kesadaran dan pemahaman bahwa orang Papua sudah diintegrasikan ke dalam pangkuan NKRI melalui Pepera 1969. Sebetulnya Pepera 69 itu tidak secara demokratis berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Dalam perkembangan evolusi Indonesia, orang Papua sudah mulai memahami visi-misi yang sebetulnya yang dibangun oleh pemerintah Indonesia terhadap orang Papua. Menurut Markus Haluk, orang Papua tahu bahwa tujuan kedatangan Indonesia yaitu merebut kekayaan alam dan menghilangkan manusia Papua. Dengan demikian, kepercayaan orang Papua terhadap Pemerintah Indonesia sudah mulai runtuh. Singkatnya, orang Papua tak percaya lagi kepada Indonesia.

Berdasarkan hal itu orang Papua berkesimpulan bahwa Indonesia bukan tempat ternyaman bagi orang Papua. Indonesia adalah penyebab penderitaan dan kemiskinan di West Papua. Komunitas Universitas Kaki Abu (Unikab) menuliskan sebuah kajian dengan judul “Indonesia adalah pemburu harta karun di West Papua (2022)”. Jelas bahwa Indonesia adalah serigala bagi manusia dan alam di West Papua. Dengam kata lain, Papua adalah mangsa Indonesia atau mangsanya Indonesia adalah alam dan manusia Papua. Kenapa dikatakan demikian?

Indonesia menjadi serigala bagi Papua dapat terlihat berdasarkan beberapa catatan sejarah. Juga berdasarkan informasi yang diikuti oleh penulis lewat media sosial dan diskusi-diskusi terkait situasi konkret yang terjadi di West Papua.

Pertama, penulis beranjak dari catatan sejarah. Filep Karma (tokoh pejuang kebebasan West Papua) dalam bukunya yang berjudul “Seakan Kitorang Setengah Binatang (2014)” menuliskan peristiwa Biak Berdarah 1998. Salah satu peristiwa diceritakan oleh seorang perempuan yang selamat dari pembantaian itu, Tineke Rumkabu. Tineke menjelaskan perlakuan terhadapnya oleh sekelompok tentara di salah satu fasilitas tentara. Dua belas perempuan dan anak gadis ditelanjangi, dipukul dan diperkosa oleh para tentara.

Dengan berkisah:

“Saya melihat seorang pria memperlihatkan kami satu pisau kecil, pisau yang biasa kau pakai bercukur, lantas ia bilang, ‘Kita akan pakai ini untuk memotong vagina kalian, dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan.’ Saya menyaksikan seorang anak perempuan, mereka memperkosanya dan lantas ia tewas. Darah berceceran dimana-mana karena vagina perempuan dan klitorisnya dipotong serta diperkosa berulang kali. Mereka juga memukuli perempuan lainnya dengan bayonet dan lantas memotong leher juga payudara perempuan tersebut.”

Piet Yobee menuliskan buku berjudul “The Happen Slavery Of History In West Papua (2019)” yang menjelaskan bagaimana Indonesia memperebutkan manusia West Papua melalui berbagai cara berdasarkan kekuatan militer. Salah satu metode yang dipakai oleh Indonesia adalah pendekatan kekerasan. Hal tersebut banyak menuai korban jiwa. Aparat negara menjadi operator yang kejam (ganas) ketika berhadapan dengan masyarakat West Papua, saat menuntut kebebasan dan haknya melalui demonstrasi.

Markus Haluk dalam buku berjudul “Mati atau Hidup, Hilangnya Harapan Hidup dan HAM di Papua (2013)” menuliskan dan menjelaskan dinamika sosial politik Indonesia versus Papua, yang menyebabkan berjuta-juta jiwa menjadi korban. Haluk menegaskan bahwa sepanjang tahun 2009-2013, konflik di Papua tak kunjung selesai. Kekerasan dan pelanggaran HAM terus meningkat. Penangkapan, penyiksaan, dan pemenjaraan, bahkan pada tindakan penghilangan nyawa.

Neles Tebay bahkan menjelaskan sejumlah operasi militer terhadap orang Papua dalam bukunya “Dialog Jakarta-Papua (2011)”. Tebai menjelaskan bahwa konflik ini dimulai sejak 1 Mei 1963, sehingga Papua selalu hidup dalam zona konflik.

Untuk menyelesaikan konflik Papua-Jakarta, pemerintah melakukan banyak cara, tetapi tidak dapat terselesai secara komprehensif dan sistematis. Salah satu caranya melalui kekerasan dan melakukan operasi militer secara besar-besaran di Papua, seperti Operasi Sadar (1965-1967), Operasi Baratayudha (1967-1969), Operasi Wibawa (1969), Operasi Militer di Kabupaten Jayawijaya (1977), Operasi Sapu Bersih I & II (1981), Operasi Galang I & II (1982), Operasi Tumpas (1983-1984) dan Operasi Sapu Bersih (1985).

Penyelesaian konflik melalui jalan kekerasan ini rupanya tidak berhasil. Lalu pada 2001 pemerintah membuat Undang-Undang Otonomi Khusus di Papua.

Rupanya kekuatan militer masih dipakai untuk menyelesaikan konflik, tetapi di tidak berhasil lagi. Maka muncul konflik baru lagi seperti di Wamena tahun 2003, dan Puncak Jaya 2004.

Kedua, berdasarkan informasi terkini yang terjadi tahun 2023. Dalam tulisan ini hanya dua kasus yang hendak diangkat. Sebab hemat penulis dua kasus tersebut merupakan tindakan yang sangat tidak manusiawi, diantaranya:

Pertama, kasus mutilasi pada 22 Agustus 2023 di Mimika, ketika empat warga Nduga, yaitu Arnold Lokbere, Irian Nirigi, Atis Tini, dan Lemaniol Nirigi pergi ke Timika untuk berbelanja. Pembunuhan dan mutilasi ini melibatkan enam anggota TNI aktif dan empat warga sipil sebagai pelaku.

Kedua, kasus sembilan orang meninggal dunia dan 17 orang mengalami luka-luka, saat kerusuhan di Kampung Sapalek, Jalan Trans Irian, Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Kamis, 23 Februari 2023. Pelakunya adalah TNI/Polri.

Kesimpulan

Konsep Hobbes, homo homini lupus est, berdasarkan fakta dan data di atas jelas-jelas menunjukkan bahwa Indonesia adalah serigala bagi Papua. Perilaku dan tindakan yang dibangun dan dilakukan oleh Indonesia melalui pendekatan militer bersama para kapitalis dan politisi yang disembunyikan oleh Indonesia serupa serigala bagi West Papua. Seakan-akan mangsa mereka adalah manusia dan alam di West Papua.

Orang Papua kini mulai menyadari bahwa kehadiran Indonesia ke West Papua, ibarat serigala yang lapar dan haus akan kekayaan alam dan manusia Papua. Untuk memenuhi libido kepuasan ‘lapar dan haus’ Indonesia datang ke West Papua. Dengan demikian, jelas bahwa kehadiran Indonesia bukan untuk membangun, mensejahterakan, memakmurkan dan menyelamatkan alam dan manusia di West Papua, melainkan mencari keuntungan, ibarat serigala yang lapar dan haus. (*)

* Penulis adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Teologi (STFT) Fajar Timur Abepura-Papua

Komentar
banner 728x250